Bawaslu Toraja Utara dan Tim Penggerak PKK Toraja Utara Teken MoU, Dorong Penguatan Pengawasan Partisipatif

Toraja Utara - Penguatan demokrasi tidak hanya bertumpu pada penyelenggara Pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Hal itu tercermin dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Toraja Utara dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Toraja Utara sebagai upaya mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat, (Selasa, 10/3).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Toraja Utara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Toraja Utara beserta jajaran sekretariat dan Ketua Tim Penggerak PKK Toraja Utara bersama jajaran pengurus.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan jaringan organisasi perempuan yang memiliki pengaruh besar di tingkat keluarga dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Toraja Utara Brikken Linde Bonting menegaskan bahwa keluarga merupakan ruang pertama di mana nilai-nilai demokrasi ditanamkan.

“Kami percaya bahwa keluarga adalah demokrasi yang pertama. Dari keluarga lahir generasi yang memahami nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, ketika PKK terlibat dalam gerakan penguatan demokrasi, maka sesungguhnya kita sedang membangun fondasi demokrasi dari rumah tangga hingga ke ruang publik,” tegas Brikken.

Ia juga menyinggung harapan besar generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan yang harus dibangun melalui nilai-nilai demokrasi yang sehat sejak dini.

“Anak-anak kita tentu punya mimpi yang sama untuk menjadi pemimpin kelak dan itu adalah kebanggaan, bukan hanya bagi orang tua tetapi juga keluarga besar dan masyarakat. Namun persoalan ke depan adalah kita harus berhadapan dengan berbagai penyakit sosial, terutama politik transaksional yang terjadi di mana-mana. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tambahnya.

Menurut Brikken, jaringan PKK memiliki kekuatan sosial yang unik karena mampu menjangkau kehidupan masyarakat hingga ruang paling privat.

“Kami meyakini bahwa dengan MoU hari ini kita sedang membangun kekuatan dari lingkungan terkecil dalam keluarga. Banyak organisasi yang bergerak di masyarakat, tetapi PKK ini saya lihat sampai dalam dapur-dapur keluarga. Di situlah kekuatan pendidikan demokrasi bisa dimulai,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara, Damayanti Batti, menilai kerja sama ini sangat penting mengingat tingkat literasi politik masyarakat di daerah masih perlu diperkuat.

“Karena seperti kita ketahui bersama bahwa literasi politik di daerah kita ini masih sangat rendah sehingga kita harus berperan aktif di dalamnya. Pendidikan politik merupakan bagian penting dalam pembangunan kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan pendidikan politik ini masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” ujar Damayanti.

Ia juga menyoroti tantangan era digital, di mana arus informasi yang bebas di media sosial seringkali memunculkan hoaks yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

“Di era reformasi sekarang ini media sosial bisa digunakan dengan sangat bebas. Di sinilah peran PKK bersama Bawaslu untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,” jelasnya.

Damayanti berharap kerja sama ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diikuti dengan peningkatan kapasitas kader PKK melalui pelatihan dan workshop dari Bawaslu.

“Kami berharap ada pelatihan atau workshop dari Bawaslu sehingga ketika kami turun ke lapangan, kami bisa menyampaikan pesan-pesan pengawasan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kami berkeliling ke 21 kecamatan, bertemu dengan Ketua PKK kecamatan, Ketua PKK lembang, hingga dasa wisma. Jadi ketika kami berkunjung, bukan hanya program PKK yang disampaikan, tetapi juga pesan-pesan dari Bawaslu,” tutup Damayanti.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu dan PKK Toraja Utara berkomitmen untuk mendorong berbagai program pendidikan politik masyarakat, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta penguatan literasi demokrasi yang melibatkan kader-kader PKK hingga ke tingkat keluarga.